Jakarta, harian24news.id- Menjelang usia 500 tahun pada 2027, Jakarta menghadapi fase baru dalam perjalanan sejarahnya. Setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, Jakarta dituntut menemukan identitas sekaligus kekuatan ekonomi baru sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
Arah tersebut telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Namun, menjadi kota global tidak cukup hanya dengan perubahan status maupun pembangunan fisik. Tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan Jakarta memastikan masyarakatnya ikut tumbuh dan memiliki kapasitas untuk bersaing dalam ekonomi dunia.
Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, mengingatkan agar agenda Jakarta menuju kota global tidak berhenti sebagai slogan menjelang perayaan 500 tahun.
“Jakarta 500 tahun dan status kota global ini bukan gimmick. Ini soal hidup-matinya Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi,” kata Budi.
Kota Global Bukan Sekadar Gedung Pencakar Langit
Menurut Budi, konsep kota global tidak semestinya dipersempit menjadi pembangunan gedung pencakar langit, kawasan bisnis modern, maupun infrastruktur transportasi.
Secara hukum, Jakarta diarahkan menjadi pusat perdagangan, jasa, jasa keuangan, serta pusat bisnis berskala nasional, regional hingga global. Dalam konteks internasional, kota global juga ditentukan oleh kemampuan sebuah kota menjadi simpul pergerakan modal, manusia, informasi, dan gagasan.
Dalam Global Cities Index 2025 yang disusun Kearney, Jakarta berada di peringkat 71 dari 158 kota dunia, meningkat dari posisi 74 pada 2024. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah posisi Jakarta pada 2015 yang menempati peringkat 54.
Budi menilai kenaikan peringkat tersebut belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Jadi jangan puas hanya karena peringkat naik tiga tingkat. Kita harus bertanya, apa yang membuat Jakarta benar-benar diperhitungkan dalam jaringan kota dunia?” ujarnya.
Kearney mengukur kota global melalui lima dimensi, yakni aktivitas bisnis, modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.
Jakarta disebut mengalami peningkatan pada sejumlah indikator. Human Capital naik 13 peringkat dan Political Engagement meningkat empat peringkat. Posisi Jakarta dalam aspek pusat data juga membaik, sementara kedatangan wisatawan internasional menunjukkan perkembangan.
Jakarta sebenarnya telah memiliki modal penting untuk menuju kota global. Jaringan MRT, LRT, dan TransJakarta terus dikembangkan. Ekosistem digital serta pusat data juga menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi baru.
Persoalannya, kota global tidak hanya membutuhkan konektivitas modern.
Banjir, sampah, kemacetan, polusi udara, sanitasi, dan kualitas lingkungan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Berdasarkan data yang disampaikan Budi, anggaran 2026 masih menempatkan penanganan banjir dan sampah sebagai kebutuhan besar, masing-masing sekitar Rp3,64 triliun dan Rp1,38 triliun.
“Tidak masuk akal kita bicara kota global kalau persoalan dasar seperti banjir, sampah, sanitasi dan kualitas udara belum selesai,” katanya.
Di balik persoalan infrastruktur tersebut, terdapat tantangan yang lebih fundamental, yakni kualitas sumber daya manusia.
Talenta Menjadi Penentu
Budi menyebut sekitar 60 persen tenaga kerja Jakarta masih berpendidikan SMP dan SMA. Sementara itu, ekonomi kota global membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih spesifik, mulai dari kemampuan digital, bahasa asing, analisis data, kecerdasan buatan, jasa keuangan, teknologi hingga industri kreatif.
Di titik inilah Jakarta menghadapi paradoks.
Infrastruktur fisik dapat dibangun dalam hitungan tahun. Namun, pembangunan talenta membutuhkan proses jauh lebih panjang.
Karena itu, pembangunan manusia tidak boleh ditempatkan sebagai program pelengkap setelah pembangunan fisik selesai. Sebaliknya, kualitas manusia harus menjadi fondasi sejak awal.
Rp4.700 Triliun dan Tantangan Pembiayaan
Ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global juga berhadapan dengan persoalan pembiayaan.
APBD Jakarta 2026 ditetapkan sekitar Rp81,32 triliun, turun dari sekitar Rp91,86 triliun pada 2025. Penurunan tersebut antara lain berkaitan dengan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
Pada saat bersamaan, kebutuhan pembiayaan transformasi Jakarta menuju kota global hingga 2045 diperkirakan mencapai sekitar Rp4.700 triliun untuk berbagai proyek strategis dan program.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa APBD tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber pembiayaan.
Budi mendorong penguatan skema alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kemitraan dengan sektor swasta, optimalisasi aset, hingga pemanfaatan skema naming right.
“Kalau semua dibebankan kepada APBD, matematikanya tidak ketemu,” ujarnya.
Menurut dia, persoalannya bukan hanya bagaimana mencari anggaran sebesar-besarnya, tetapi bagaimana membangun ekosistem pembiayaan kota global yang berkelanjutan.
Lima Kota Administratif dan Pilihan Desain Jakarta
Transformasi Jakarta juga menyentuh struktur pemerintahannya.
Saat ini Jakarta memiliki lima kota administratif dan satu kabupaten administratif. Namun, wilayah-wilayah tersebut bukan daerah otonom. Wali kota ditunjuk gubernur dan tidak memiliki DPRD maupun APBD sendiri.
Wacana menjadikan lima kota administratif sebagai kota otonom pun muncul.
Budi melihat terdapat argumen yang mendukung maupun menolak gagasan tersebut. Dari sisi pelayanan publik, otonomi dapat mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat dan memungkinkan kebijakan lebih sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.
Namun, pemekaran juga memiliki konsekuensi berupa bertambahnya struktur birokrasi, meningkatnya belanja pemerintahan, serta potensi ketimpangan fiskal antardaerah.
Karakter ekonomi Jakarta Selatan, misalnya, berbeda dengan Jakarta Utara. Kawasan seperti SCBD memiliki basis ekonomi yang berbeda dengan kawasan pesisir dan pelabuhan di Jakarta Utara.
“Jangan sampai kita memecah Jakarta secara administratif, tetapi justru memperlebar ketimpangan,” kata Budi.
Karena itu, salah satu gagasan yang ditawarkan adalah mempertahankan struktur kota administratif, tetapi memperbesar kewenangan fiskal dan pelayanan publik di tingkat wilayah.
Apalagi, UU DKJ menempatkan Jakarta dalam kerangka aglomerasi yang lebih luas dengan kawasan Jabodetabek dan wilayah terkait.
Dengan demikian, tantangan Jakarta bukan hanya mengelola wilayah administratifnya sendiri, tetapi juga memainkan peran sebagai mesin ekonomi kawasan metropolitan yang lebih besar.
Membalik Logika Pembangunan
Bagi Budi, persoalan sumber daya manusia merupakan titik penting dalam seluruh agenda Jakarta Kota Global.
Selama ini pembangunan kerap menggunakan pola: membangun infrastruktur, menarik investasi, kemudian menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan yang muncul.
Menurut dia, pola tersebut perlu dibalik.
“Orangnya dulu, baru gedungnya ikut,” tegasnya.
Artinya, Jakarta harus terlebih dahulu menyiapkan manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan ekonomi masa depan.
Data anggaran 2026 yang disoroti Budi menunjukkan alokasi peningkatan kualitas modal manusia mencapai sekitar Rp17,58 triliun. Angka tersebut disebut lebih besar dibandingkan alokasi infrastruktur fisik yang sekitar Rp3,77 triliun.
Namun, besarnya anggaran belum otomatis menjamin lahirnya sumber daya manusia berkelas global.
Program pendidikan dan pelatihan harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan ekonomi Jakarta.
Dari KJP Menuju Kartu Talenta Global
Budi menawarkan pengembangan kebijakan pendidikan Jakarta agar tidak berhenti pada bantuan biaya pendidikan.
Menurut dia, KJP Plus dan KJMU dapat diarahkan menjadi bagian dari sistem pengembangan talenta.
Bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sekolah, tetapi juga membuka akses terhadap kursus bahasa Inggris, sertifikasi digital, pelatihan kecerdasan buatan, pemrograman, analisis data hingga program magang internasional.
Pendidikan vokasi juga dinilai perlu disesuaikan dengan karakter ekonomi masing-masing wilayah.
Jakarta Pusat, misalnya, dapat diarahkan pada pendidikan jasa keuangan. Jakarta Utara dapat memperkuat pendidikan logistik dan kepelabuhanan, sementara Jakarta Selatan dapat mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan digital.
Pusat vokasi modern juga dapat dibangun lebih dekat dengan masyarakat.
“Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, anak dari Cilincing harus punya peluang yang sama untuk masuk ekonomi global seperti anak dari Pondok Indah,” kata Budi.
Pernyataan tersebut menggambarkan satu persoalan penting: jangan sampai Jakarta tumbuh menjadi kota global bagi investor dan ekspatriat, sementara sebagian warganya sendiri hanya menjadi penonton.
Pendidikan Berkualitas dan Pembiayaan Berkelanjutan
Budi juga menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak selalu berarti seluruh layanan harus diberikan secara gratis oleh pemerintah.
Yang lebih penting, menurut dia, adalah bagaimana beban keluarga dapat ditekan sekaligus akses terhadap pendidikan berkualitas diperluas.
Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, ia mengusulkan pembentukan dana abadi pendidikan yang dapat diisi melalui sumber pendapatan non-APBD, termasuk pemanfaatan naming right dan kontribusi dunia usaha.
Perusahaan global yang berinvestasi di Jakarta juga dinilai dapat dilibatkan langsung dalam pengembangan sekolah kejuruan.
Bentuknya bukan sekadar program CSR seremonial, melainkan kerja sama dalam penyusunan kurikulum, sertifikasi, teknologi, hingga penyaluran lulusan.
Dengan pola tersebut, investasi tidak hanya diukur berdasarkan besarnya modal yang masuk, tetapi juga berdasarkan seberapa besar manfaatnya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat Jakarta.
Kota Global Tidak Cukup Diukur dari Peringkat
Budi menilai Jakarta membutuhkan indikator keberhasilan yang lebih konkret.
Keberhasilan kota global, menurut dia, dapat dilihat dari kemampuan anak-anak Jakarta menguasai bahasa asing, memperoleh sertifikasi internasional, masuk ke sektor jasa formal, memperoleh pekerjaan dengan upah layak, serta mampu bersaing di pasar kerja global.
Dengan ukuran tersebut, keberhasilan Jakarta tidak semata ditentukan oleh naik atau turunnya posisi dalam indeks kota dunia.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat Jakarta ikut mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi.
Sebab, kota global bukan hanya tentang seberapa tinggi gedung dibangun, seberapa besar investasi masuk, atau seberapa tinggi sebuah kota berada dalam indeks internasional.
Kota global pada akhirnya juga ditentukan oleh kualitas manusia yang hidup di dalamnya.
Jakarta 500 Tahun: Global untuk Siapa?
Momentum 500 tahun Jakarta pada 2027 dapat menjadi titik penting untuk menjawab pertanyaan tentang arah baru kota ini.
Setelah pusat pemerintahan bergeser ke IKN, Jakarta tidak cukup hanya mencari identitas baru. Jakarta perlu membangun mesin ekonomi yang bertumpu pada jasa, teknologi, perdagangan, keuangan, kreativitas, dan sumber daya manusia.
Namun, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian: pertumbuhan Jakarta jangan sampai membuat masyarakatnya sendiri tersisih dari perkembangan kota.
Pembangunan sektor jasa dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan.
“Kalau mau jadi kota global, jangan hanya bangun gedung untuk dunia. Bangun manusia Jakarta supaya mampu mengisi gedung itu,” ujar Budi.
Memasuki usia 500 tahun, tantangan Jakarta bukan sekadar bagaimana membuat kota ini semakin dikenal dunia. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan masyarakat yang hidup di dalamnya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan dunia.
Karena kota global pada akhirnya bukan hanya kota yang dilihat dunia, tetapi kota yang mampu membuat warganya tumbuh dan berdiri sejajar dalam persaingan global. (**)
