Jakarta, harian24news.id-Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Asep N. Mulyana menerima kunjungan audiensi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung beserta jajaran pejabat eselon I Kementerian ESDM di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih akuntabel serta memiliki kepastian hukum.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen ESDM didampingi sejumlah Direktur Jenderal dan pejabat utama Kementerian ESDM. Selain menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Asep N. Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, kedua pihak juga melakukan pembahasan mengenai berbagai isu strategis yang tengah dihadapi sektor energi nasional.
Asep N. Mulyana menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai komunikasi yang terjalin antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian ESDM memiliki arti penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog yang produktif untuk membahas sejumlah persoalan aktual sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan yang berkembang di sektor ESDM.
Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga diperlukan agar kebijakan dan program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kementeriannya membutuhkan kerja sama yang erat dengan Kejaksaan Agung, khususnya dalam aspek pendampingan hukum dan koordinasi terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional.
Menurut Yuliot, dukungan Kejaksaan Agung diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sehingga pelaksanaan kebijakan di sektor energi dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat agar berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah dapat ditangani secara tepat melalui mekanisme pendampingan yang tersedia.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen kedua institusi untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam mengawal pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga pelaksanaan program pembangunan nasional dapat berlangsung secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan tata kelola yang baik. (**)
