Jakarta, harian24news.id- Pemerintah mulai menyusun ulang peta besar ketahanan energi nasional. Dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Kamis (17/9/2026), Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah agenda strategis mulai dari ketersediaan stok BBM, persiapan E50, peningkatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, pengelolaan sumur rakyat hingga perkembangan RUU Migas.
Pemberitaan media nasional pada umumnya menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, misalnya, menyoroti tiga isu utama dalam rapat DEN kondisi geopolitik, stok BBM, target E50 dan RUU Migas. Sementara pemberitaan sektor energi menekankan rencana peningkatan produksi migas dan optimalisasi sumber energi domestik.
Persoalannya lebih luas.
Agenda E50, penguatan migas dan penataan subsidi BBM sebenarnya bukan tiga kebijakan yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan bagian dari satu pertanyaan besar: seberapa jauh Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi dari luar negeri sekaligus memastikan energi tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat?
Stok 18–20 Hari Angka yang Tidak Bisa Diabaikan
Pemerintah menyampaikan stok BBM dan cadangan nasional saat ini berada pada kisaran 18–20 hari. Pemerintah menyebut kondisi tersebut masih aman, tetapi angka itu sekaligus memperlihatkan bahwa ketahanan energi bukan hanya persoalan produksi, melainkan juga persoalan cadangan dan kemampuan negara menghadapi gangguan pasokan.
Dalam konteks geopolitik global yang dapat memengaruhi harga dan distribusi energi, kemampuan mempertahankan cadangan menjadi semakin penting.
Artinya, ukuran ketahanan energi tidak cukup hanya bertanya berapa banyak minyak yang diproduksi, tetapi juga berapa lama negara mampu bertahan apabila terjadi gangguan pasokan global.
Di sinilah kebijakan E50 dan penguatan produksi migas mendapatkan relevansinya.
E50 Bukan Sekadar Pergantian Komposisi BBM
Pemerintah menyiapkan E50 setelah menjalankan program B50. Kementerian ESDM menjelaskan E50 diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan BBM dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Secara kebijakan, langkah tersebut merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah menggunakan sumber energi domestik untuk mengurangi kebutuhan impor.
Namun, implementasi E50 akan menghadapi pertanyaan yang tidak sederhana.
Dari mana bahan baku etanol diperoleh?
Apakah kapasitas produksi dalam negeri cukup?
Bagaimana kesiapan industri otomotif, distribusi dan infrastruktur?
Bagaimana pemerintah memastikan pasokan bahan baku tidak justru menjadi persoalan baru?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena sebuah kebijakan energi tidak hanya dinilai dari target yang ditetapkan, tetapi dari kesiapan ekosistem yang menopangnya.
Pemerintah sebelumnya menyebut program B50 sebagai instrumen untuk menekan ketergantungan impor solar. Dalam implementasinya, pemerintah bahkan mengklaim B50 memungkinkan Indonesia menghentikan impor produk solar.
E50 kini membawa tantangan yang lebih besar karena menyentuh kebutuhan bensin dalam skala nasional.
Migas: Indonesia Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Diversifikasi
Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi.
Presiden meminta eksplorasi cekungan dan blok migas ditingkatkan serta sumur-sumur yang masih memiliki potensi produksi dioptimalkan dengan teknologi. Pemerintah juga menyoroti sekitar 45 ribu sumur rakyat yang harus dikelola secara profesional dan tidak boleh mengalami penyimpangan distribusi hasil produksi.
Ini menunjukkan adanya realitas yang tidak dapat dihindari.
Indonesia sedang mendorong energi alternatif dan diversifikasi, tetapi pada saat yang sama masih membutuhkan minyak dan gas untuk menopang kebutuhan energi nasional.
Karena itu, kebijakan energi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan tampaknya tidak akan bergerak dengan pola meninggalkan migas lalu beralih sepenuhnya ke energi alternatif.
Yang terlihat justru adalah strategi paralel:
produksi migas diperkuat, sementara sumber energi alternatif juga dikembangkan.
Pertanyaannya kemudian bergeser dari sekadar produksi menjadi tata kelola.
Siapa yang mengelola?
Bagaimana pengawasannya?
Bagaimana negara memastikan peningkatan produksi memberikan manfaat bagi kepentingan nasional?
RUU Migas Menjadi Bagian Penting
Pembahasan RUU Migas juga menjadi bagian dari agenda DEN.
Pemerintah menyampaikan adanya rencana penguatan kelembagaan tata kelola migas yang akan berada langsung di bawah Presiden.
Dari perspektif kebijakan publik, perubahan kelembagaan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari struktur organisasinya.
Yang lebih penting adalah bagaimana desain kelembagaan tersebut mampu memberikan kepastian investasi, pengawasan yang efektif, transparansi pengelolaan sumber daya, dan perlindungan terhadap kepentingan negara.
Sebab semakin strategis sektor energi, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan Subsidi
Di tengah pembicaraan mengenai kemandirian energi, terdapat persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: BBM subsidi.
Pemerintah tetap memastikan ketersediaan BBM bersubsidi dan menekankan bahwa subsidi harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada saat yang sama, pemerintah melihat adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi dan membuka kemungkinan penataan melalui regulasi.
Di sinilah kebijakan energi memasuki wilayah sosial-ekonomi.
Bagi sebagian masyarakat, BBM bukan sekadar komoditas.
BBM menjadi bagian dari biaya operasional nelayan, petani, pengemudi, pedagang kecil dan pelaku usaha mikro.
Karena itu, penataan subsidi tidak bisa hanya dihitung dari berapa rupiah yang dapat dihemat negara.
Harus dihitung pula apa dampaknya terhadap biaya transportasi, biaya produksi, distribusi barang dan daya beli masyarakat.
Analisis Tiga Kebijakan, Satu Ujian
Dari keseluruhan agenda tersebut, terlihat bahwa pemerintah sedang membangun tiga lapisan ketahanan energi.
Lapisan pertama adalah diversifikasi, melalui E50 dan sumber energi alternatif.
Lapisan kedua adalah penguatan produksi domestik, melalui eksplorasi dan optimalisasi migas.
Lapisan ketiga adalah perlindungan akses masyarakat, melalui pengelolaan subsidi BBM.
Ketiganya harus berjalan bersamaan.
Jika diversifikasi berjalan tetapi bahan bakunya tidak siap, ketahanan energi belum selesai.
Jika produksi migas meningkat tetapi tata kelolanya lemah, persoalan baru dapat muncul.
Jika subsidi diperketat tetapi masyarakat yang benar-benar membutuhkan kehilangan akses, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi baru.
Karena itu, ketahanan energi tidak semata-mata berarti Indonesia memiliki energi.
Ketahanan energi berarti Indonesia memiliki energi yang cukup, memiliki cadangan, mempunyai kemampuan produksi, mampu menghadapi gangguan pasokan global, dan mampu memastikan masyarakat mendapatkan energi dengan harga yang dapat dijangkau.
Ujian Sesungguhnya Ada di Implementasi
Pemerintah kini memiliki agenda besar: E50, peningkatan eksplorasi migas, optimalisasi sumur rakyat, penguatan cadangan, pembenahan tata kelola, serta penataan subsidi.
Semua itu terlihat sebagai satu rangkaian kebijakan menuju kemandirian energi.
Tetapi keberhasilan akhirnya tidak akan ditentukan oleh banyaknya program yang diumumkan.
Ukuran keberhasilannya akan terlihat ketika masyarakat merasakan hasilnya.
Apakah impor benar-benar berkurang?
Apakah produksi domestik meningkat secara berkelanjutan?
Apakah cadangan energi semakin kuat?
Apakah harga energi tetap terjangkau?
Apakah subsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan?
Dan yang tidak kalah penting: apakah pengelolaan sumber daya energi nasional semakin transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik?
Di situlah arah baru ketahanan energi pemerintahan Prabowo akan benar-benar diuji.
Bukan hanya di ruang sidang DEN.
Bukan hanya melalui angka produksi.
Bukan hanya melalui target E50.
Tetapi pada kemampuan negara mengubah kebijakan energi menjadi ketersediaan energi, kemandirian ekonomi, dan perlindungan nyata bagi masyarakat. (**)
