Jakarta, harian24news.id- Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, efektivitas komunikasi publik menjadi salah satu aspek penting yang mendapat sorotan kalangan akademisi, pengamat politik, hingga pegiat masyarakat sipil.
Persoalan tersebut dibahas dalam webinar bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” yang diselenggarakan Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Forum diskusi ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan pemerintah, pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, dan perwakilan masyarakat sipil untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah dikomunikasikan kepada publik selama dua tahun terakhir.
Salah satu benang merah yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah perlunya memperkuat fondasi komunikasi pemerintah, terutama dalam membangun transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membuka ruang dialog yang lebih responsif terhadap kritik dan aspirasi warga.
Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie, menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan kebijakan Presiden kepada masyarakat. Pemerintah juga harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menyerap aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Fahd, fungsi tersebut sejalan dengan mandat Badan Komunikasi RI dalam menyampaikan serta menyosialisasikan program pemerintah agar informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan substansi kebijakan dan kebutuhan publik.
“Pikiran Presiden dan program terbaik pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, termasuk kritik dan keluhan rakyat, agar sampai kepada Presiden atau pemerintah,” tegas Fahd.
Kepercayaan Publik dan Konsistensi Komunikasi Pemerintah
Sorotan berikutnya disampaikan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Ia menilai terdapat persoalan dalam hubungan antara tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan efektivitas komunikasi yang dijalankan.
Arya menyebut adanya anomali berupa ketidakpuasan terhadap Presiden yang, menurut paparannya, lebih besar dibandingkan tingkat kepuasan publik. Kondisi tersebut menjadi catatan penting karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turut dipengaruhi oleh kemampuan negara menjelaskan kebijakan secara terbuka dan meyakinkan.
Ia menilai, upaya meningkatkan kepercayaan publik tidak dapat dilepaskan dari pembenahan strategi komunikasi yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan.
“Bagaimana trust level-nya meningkat, communication plan-nya justru belum selesai. Pekerjaan rumahnya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif,” ujar Arya.
Ia juga menyoroti pergantian pimpinan Badan Komunikasi RI yang disebut telah terjadi tiga kali dalam kurun dua tahun, disertai perubahan nomenklatur kelembagaan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu dievaluasi dalam upaya membangun perencanaan komunikasi pemerintah yang lebih solid.
Komunikasi Empati Harus Menjadi Fondasi
Dari perspektif ilmu komunikasi, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi, menilai Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap komunikasi pemerintahan.
Namun, banyaknya lembaga pemerintah yang memiliki fungsi komunikasi belum otomatis menjamin pesan kebijakan tersampaikan secara efektif. Menurut Prabu, penguatan struktur dan fondasi komunikasi menjadi pekerjaan mendasar yang perlu mendapat perhatian.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti sebuah rumah mewah yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Tampilan dan fasilitas yang baik tidak akan cukup apabila struktur dasarnya tidak kokoh.
Karena itu, Prabu mendorong pemerintah untuk menempatkan komunikasi empatik sebagai bagian penting dari strategi membangun hubungan dengan masyarakat. Langkah tersebut harus dimulai dengan kesediaan mendengarkan, memahami persoalan warga, serta merespons situasi krisis secara tepat.
“Ibarat punya rumah mewah, tapi dibangun di tanah yang salah atau fondasinya tidak kuat, sehingga rapuh. Untuk memperkuat komunikasi, di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar, karena komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” kata Prabu.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar persoalan seberapa luas informasi disebarkan, melainkan juga bagaimana pemerintah memahami keresahan masyarakat dan memberikan respons yang relevan.
Kritik Masyarakat Bukan Ancaman
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang inklusif, berorientasi pada keadilan sosial, serta memberikan ruang bagi kelompok rentan dan masyarakat sipil untuk terlibat.
Menurut Tunggal, kritik dan masukan dari masyarakat semestinya dipandang sebagai bagian yang sah dalam proses demokrasi. Pemerintah perlu membangun ruang sipil yang sehat, sehingga perbedaan pandangan tidak diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kebijakan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan pemerintah harus disertai penjelasan mengenai alasan dan pertimbangan yang mendasarinya. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami kebijakan sekaligus meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.
“Pemerintah wajib menerangkan alasan di balik setiap keputusan dan siap dimintai pertanggungjawaban. Jadi, komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tetapi juga harus mendengar, sama seriusnya dengan berbicara, atau memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan,” tegas Tunggal.
Ia menilai, komunikasi yang terbuka dan partisipatif merupakan salah satu prasyarat untuk membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Persuasi Harus Disertai Tanggung Jawab Sosial
Pengamat Komunikasi Publik dan Politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menyoroti dimensi etika dalam praktik komunikasi pemerintahan.
Menurutnya, perkembangan perangkat dan instrumen komunikasi memberikan banyak cara bagi para ahli untuk memahami masyarakat. Namun, efektivitas komunikasi tidak cukup diukur dari keberhasilan memengaruhi opini atau meyakinkan publik.
Ia menekankan pentingnya menjaga keterkaitan antara persuasi, kebenaran, dan kekuasaan. Kemampuan menyampaikan pesan secara efektif harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial, sehingga komunikasi tidak hanya digunakan untuk memperoleh dukungan, tetapi juga tetap berlandaskan kebenaran.
“Problemnya bukan persuasi itu sendiri, tetapi persuasi yang tercerai atau terpisahkan dari tanggung jawab sosial. Apa yang terjadi jika kemampuan komunikasi dipisahkan dari mencari kebenaran? Setelah persuasi berhasil, apa yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sosial?” ungkap Abdul Malik.
Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa komunikasi pemerintahan memiliki konsekuensi terhadap kehidupan publik. Oleh sebab itu, keberhasilan menyampaikan pesan harus diimbangi dengan komitmen terhadap akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
Universitas Paramadina Dorong Evaluasi Berkelanjutan
Webinar evaluasi komunikasi pemerintahan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026. Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari kalangan alumni PGSC Universitas Paramadina, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., turut menghadiri kegiatan tersebut.
Melalui forum ini, Universitas Paramadina berharap berbagai pandangan kritis yang disampaikan para narasumber dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki strategi komunikasi publik.
Penguatan komunikasi yang transparan, empatik, inklusif, dan partisipatif dinilai penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam proses kebijakan.
Evaluasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif tidak berhenti pada penyampaian keberhasilan program. Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun kepercayaan, merespons persoalan warga, membuka ruang kritik, serta memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (**)
