Jakarta, harian24news.id- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk pemerintah mulai menata kebutuhan pembiayaannya. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, anggaran operasional awal kementerian koordinator tersebut berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Suahasil mengatakan skema tersebut ditempuh agar operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat segera berjalan setelah memiliki kantor serta struktur kelembagaan. Penjelasan itu disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026).Cari Solusi Energi
“Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) dari Kementerian ESDM,” kata Suahasil.
Dengan skema tersebut, pemerintah untuk sementara memanfaatkan struktur anggaran yang telah tersedia di Kementerian ESDM sembari menyiapkan desain pengelolaan anggaran khusus bagi kementerian koordinator baru.
Pagu ESDM 2027 Capai Rp27,37 Triliun
Kementerian ESDM sendiri telah memperoleh pagu anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Komisi XII DPR RI sebelumnya menyetujui pagu sebesar Rp27.372.845.631.000.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 82 persen atau Rp22,51 triliun dari total pagu tersebut diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi. Sementara sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.
Namun, fakta bahwa anggaran operasional Kemenko Hilirisasi bersumber dari pos ESDM tidak berarti seluruh pagu Rp27,37 triliun otomatis dialihkan untuk membiayai kementerian koordinator baru. Pemerintah masih menyusun mekanisme dan rincian pengalokasiannya.
Tata Kelola Anggaran Masih Digodok
Suahasil menjelaskan, pemerintah masih menentukan sejumlah aspek administratif dan kelembagaan terkait pengelolaan anggaran Kemenko Hilirisasi.
Pembahasan mencakup penentuan bagian anggaran (BA), tata kelola, administrasi serta mekanisme pengelolaan anggaran kementerian baru.
“Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat,” jelas Suahasil.
Artinya, sumber pendanaan awal memang telah diarahkan dari Kementerian ESDM, tetapi desain anggaran permanen untuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi belum sepenuhnya selesai.
Bahlil Rangkap Menko dan Menteri ESDM
Penataan anggaran tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan struktur pemerintahan di sektor energi.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM pada 1 Oktober 2026. Penugasan itu menjadikan Bahlil memegang dua fungsi sekaligus dalam agenda hilirisasi dan transisi energi.
Bahlil mengatakan Kemenko baru dibentuk untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat eksekusi program hilirisasi dan transisi energi yang menjadi bagian dari agenda pemerintah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai kementerian teknis ditempatkan dalam koordinasi Kemenko tersebut.
Kondisi inilah yang turut menjelaskan mengapa Kementerian ESDM menjadi sumber awal dukungan anggaran operasional Kemenko Hilirisasi.
Fokus pada Hilirisasi dan Transisi Energi
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi diarahkan untuk mempercepat koordinasi kebijakan di sektor yang dinilai strategis bagi perekonomian nasional.
Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Bahlil untuk mempercepat program hilirisasi dan transisi energi sebagai bagian dari agenda pemerintah. Bahlil menyebut koordinasi antarkementerian diperlukan karena program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor ESDM.
Kemenko tersebut nantinya tidak mengambil alih fungsi teknis kementerian lain, melainkan menjalankan peran koordinatif. Kementerian teknis tetap melaksanakan program sesuai kewenangannya, sementara Kemenko diarahkan menyatukan kebijakan agar eksekusi di lapangan lebih cepat.
Efisiensi Anggaran Menjadi Perhatian
Besarnya pagu ESDM 2027 juga menempatkan aspek efisiensi sebagai perhatian tersendiri.
Dalam pembahasan dengan Komisi XII DPR, Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa 82 persen anggaran ESDM diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah berupaya menekan belanja operasional yang tidak mendesak agar lebih banyak anggaran dapat digunakan untuk program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Karena itu, penggunaan pos ESDM untuk mendukung operasional kementerian koordinator baru akan menjadi bagian dari penataan anggaran yang harus tetap memperhatikan efisiensi, akuntabilitas dan kepastian administrasi.
Menunggu Desain Anggaran Permanen
Saat ini pemerintah masih berada dalam tahap menyusun desain final pembiayaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Sumber awal dari anggaran ESDM memungkinkan kementerian baru menjalankan fungsi operasional tanpa menunggu seluruh mekanisme anggaran baru selesai. Namun, penentuan BA, tata kelola dan administrasi akan menjadi tahap penting berikutnya.
Publik akhirnya tidak hanya perlu melihat dari mana uang operasional kementerian baru berasal, tetapi juga bagaimana penggunaan anggaran tersebut dipertanggungjawabkan.
Apalagi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dibentuk untuk mengawal agenda besar pemerintah: mempercepat hilirisasi sumber daya alam sekaligus mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dengan Bahlil memegang mandat sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM, pemerintah kini menghadapi pekerjaan ganda: mempercepat pembentukan mesin koordinasi baru sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki dasar, tujuan dan tata kelola yang jelas. (**)
