Rakornas Pengandalian Inflasi Daerah, Kepala Daerah Diminta Ingatkan OPD Realisasikan Anggaran

Teks. Foto: Tampak dalam rapat virtual Staf Ahli Wali Kota Binjai bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Harimin Tarigan, Asisten Bidang Kesra Ernawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (KETAPANG) dan Pertanian Kota Binjai Ralasen Ginting, Kapolsek Binjai Kota Kompol Guntur dan Kabag Perekonomian Setdako Binjai Andi Affandi saat diabadikan. (harian24news.id/Ist)

 

Binjai, harian24news.id-Staf Ahli Wali Kota Binjai bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Harimin Tarigan, Asisten Bidang Kesra Ernawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (KETAPANG) dan Pertanian Kota Binjai Ralasen Ginting, Kapolsek Binjai Kota Kompol Guntur dan Kabag Perekonomian Setdako Binjai Andi Affandi hadiri Rakor Nasional Pengendalian Inflasi di daerah secara virtual di BCC Kota Binjai, Senin (12/12/2022).

Irjen Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si membuka rakor ini dengan menyimpulkan Monev perkembangan harga mingguan. Kemendagri, BPS dan Kemendag melakukan Monev harian terhadap 20 komoditas sebagai proxy inflasi daerah. Diantaranya Inflasi bulan November sebesar 5,42 % atau melemah dibanding bulan Oktober sebesar 5,71%. Inflasi tertinggi di Kab. Bulungan (9,20%) dan terendah Kota Ternate (3,26%).

Sebanyak 25 Pemerintah Daerah (Pemda) tidak melaporkan perkembangan kenaikan harga dan penanganan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemda kepada Kemendagri. Cabai rawit dan telur ayam ras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di Provinsi. Sebanyak 91 Pemda telah melakukan 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah atau mengalami kenaikan, dibandingkan minggu lalu yang hanya 67 Pemda. Sementara itu 30 Pemda belum melakukan sama sekali 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah atau mengalami penurunan 27 Pemda dibandingkan minggu lalu sebanyak 57 Pemda.

Enam upaya konkrit Pemda dalam penanganan inflasi daerah diantaranya melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.

Tomsi Tohir mengimbau seluruh daerah untuk menurukan inflasi di daerahnya. Ia pun meminta tiap kepala daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga dia akhir tahun (Natal 2022 dan Tahun Baru 2023). “Pemerintah Pusat dan Daerah agar memonitor angka-angka tiap daerah terutama bagi daerah-daerah rawan dan membuat inovasi dan terobosan untuk berkolaborasi dalam penanganan inflasi,” jelas Tomsi.

Selain itu Pemerintah Daerah juga diminta untuk memanfaatkan BTT dan Bansos secara optimal dengan pendampingan dari Kejaksaan, TNI dan POLRI. Kemudian memanfaatkan aset-aset dalam mengantisipasi musim hujan yang dapat menghambat proses produksi dan distribusi. “Para Kepala Daerah diharapkan dapat mengingatkan OPD untuk memaksimalkan realisasi anggaran belanja daerah mengingat sudah akhir tahun,” tegasnya pula. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *