DPRK Aceh Besar Berkunjung Ke DPRD Binjai

 

Teks Foto : Kunjungan Anggota DPRK Aceh Besar Ke DPRD Binjai(harian24news.online/Syahril)

 

 

Binjai,harian24news.online-Dewan Pimpinan Rakyat Khusus (DPRK) Aceh Besar, Selasa pagi (25/8/20) melakukan kunjungan kerja ke Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, di Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumut.

Kedatangan Dewan Pimpinan Rakyat Khusus (DPRK) Aceh Besar yang diketua oleh Bapak Iskandar beserta rombongan disambut oleh Wakil Pimpinan DPRD Binjai Sarif Setepu, Azra’i Aziz, dan juga anggota Dewan lainya seperti Joko Basuki, Ustadz Hairil, Yudi Pranata, Iskandar, Miswar, Poniran.

Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar dalam kunjungannya ke DPRD Binjai mengucapkan terimakasih dengan sambutan yang begitu hangat diberikan oleh jajaran yang ada di DPRD Binjai.

Dipertemuan itu Iskandar juga memperkenalkan satu-persatu rombongan anggota Dewan Khusus Aceh Besar yang turut serta dalam kunjungan kerjanya kepada anggota DPRD Binjai.

Sementara Wakil Pimpinan Daerah  (DPRD Binjak Syaref Sitepu dan juga Azrai Aziz dalam kesempatan itu juga mengucapkan terimakasih dengan kedatangan Anggota Dewan DPRK  Aceh besar.

Adapun bahasan yang dibicarakan dalam kunjungan DPRK Aceh Besar ke Binjai yakni mengenai persoalan pedagang tradisional dan PAD dari sektor Perdagangan.

Usai pertemuan anggota DPRD Binjak Joko Basuki, terkait kunjungan DPRK Aceh Besar

kepada awak media menjelasan, kunjungan mereka kemari membahas tentang perdagangan tradisional dan juga mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan.

Termasuk Waralaba, Waralaba itu adalah perjanjian atau kerjasama pedagangan, baik dari dalam, maupun luar negeri, seperti berdirinya Mall-Mall, yang mana telah mengerus perdagangan tradisional kita.

Jadi kitakan kasihan, pertumbuhan ekonomi kecil kita melambat, bahkan bisa habis karena tergeser oleh berdirinya Market-Market dan Mall-Mall itu.

Yang mana dampak situasi pasar itu dari daya beli masyarakat tidak semuanya mampu untuk membeli di Mall atau Market, nah untuk itu DPRD Binjai dan DPRK Aceh Besar saling kerjasama untuk berbagi masukan bagaimana agar adanya pembatasan pasar.

Yang dimaksud dengan pembatasan pasar itu soal perdagangannya, contoh kebutuhan sembako, kalau bisa jangan lagi diperjualbelikan dimarket, tapi biarkanlah yang menjual itu para pedagang pasar tradisional.

Biar mereka hidup dan juga membantu daya beli masyarakat yang kurang mampu, mengapa kita katakan demikian, karena harga di Mall ataupun Market harganya jelas lebih mahal bila dibandingkan dengan harga pedagang tradisional.

Untuk itu pembahasan soal pembataan perdagangan yang kami bicarakan tadi sangat perlu di buat perdanya, demi kelangsungan perputaran ekonomi masyarakat lemah ataupun kurang mampu jelas Joko Basuki.(Syahril).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *