Jakarta, harian24news.id- Kebijakan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membuka akses bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah dan BPJS Kesehatan dituntut memastikan bahwa perluasan kepesertaan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan, keberlanjutan pembiayaan, maupun hak masyarakat Indonesia sebagai kelompok utama yang harus mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan nasional.
Persoalan ini mengemuka setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengatur bahwa warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan memenuhi ketentuan kepesertaan dan pembayaran iuran sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut secara hukum memang memberikan ruang bagi pekerja asing untuk memperoleh perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Namun, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak membuka celah penyalahgunaan fasilitas jaminan kesehatan yang pembiayaannya juga bertumpu pada iuran masyarakat Indonesia
Dalam perspektif kebijakan publik, JKN merupakan instrumen perlindungan sosial yang harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia, termasuk kelompok miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal, lansia, dan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memperluas cakupan kepesertaan. Pengawasan, kepatuhan pembayaran iuran, validasi identitas, serta pemerataan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama.
Hak Masyarakat Indonesia Jangan Terabaikan
Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Dalam konteks penyelenggaraan JKN, pemerintah harus memastikan masyarakat Indonesia tidak menghadapi hambatan pelayanan akibat lemahnya tata kelola, keterbatasan fasilitas, atau ketidakseimbangan distribusi sumber daya kesehatan.
Jangan sampai masyarakat yang telah bertahun-tahun membayar iuran justru kesulitan memperoleh pelayanan, sementara pengawasan terhadap kepesertaan dan penggunaan fasilitas kesehatan tidak berjalan optimal.
Namun, perlu ditegaskan bahwa keberadaan TKA sebagai peserta JKN yang memenuhi persyaratan dan membayar iuran bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran ataupun penyalahgunaan. Persoalan hukumnya terletak pada kepatuhan terhadap persyaratan dan integritas penggunaan fasilitas tersebut.
Pemerintah perlu membuka data mengenai jumlah TKA yang terdaftar sebagai peserta JKN, besaran iuran yang masuk, serta tingkat kepatuhan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan pembiayaan.
Turis Asing Tidak Boleh Memanfaatkan BPJS Tanpa Hak
Persoalan yang lebih serius adalah kemungkinan penyalahgunaan fasilitas JKN oleh wisatawan asing yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan.
Turis asing yang datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan atau visa wisata tidak otomatis berhak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Mereka seharusnya mempersiapkan asuransi perjalanan, asuransi kesehatan internasional, atau menanggung biaya pelayanan kesehatan secara mandiri.
Apabila ditemukan wisatawan asing menggunakan identitas peserta lain, memalsukan dokumen, atau memanipulasi data untuk memperoleh pelayanan JKN, tindakan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa.
Praktik demikian harus ditelusuri karena berpotensi merugikan peserta yang sah dan mengganggu integritas sistem jaminan kesehatan nasional.
BPJS Kesehatan perlu memperkuat verifikasi identitas peserta, mencocokkan data kependudukan dan keimigrasian sesuai kewenangan, serta membangun koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi penegak hukum.
Penegakan Hukum Jangan Hanya Menyasar Peserta
Landasan penindakan terhadap kecurangan JKN sebenarnya telah tersedia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan mengatur berbagai bentuk kecurangan, termasuk pemalsuan identitas peserta, peminjaman atau penjualan identitas kepesertaan, serta penggunaan hak pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.
Artinya, apabila TKA maupun pihak lain terbukti melakukan manipulasi identitas atau menggunakan kepesertaan secara tidak sah, perbuatannya harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan unsur tindak pidana, aparat penegak hukum perlu memprosesnya berdasarkan ketentuan pidana yang relevan. Namun, sanksi harus didasarkan pada pembuktian perbuatan dan unsur pelanggaran, bukan semata-mata kewarganegaraan pelaku.
Pengawasan juga harus menyasar perusahaan yang sengaja menghindari kewajiban mendaftarkan pekerja asing atau memberikan data kepesertaan yang tidak benar.
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajiban pendaftaran dan pemberian data pekerja secara benar, berupa teguran tertulis, denda, dan/atau pembatasan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan.
BPJS Harus Terbuka dan Memperkuat Pengawasan
Pemerintah bersama BPJS Kesehatan perlu menjawab sejumlah pertanyaan publik.
Pertama, berapa jumlah TKA yang saat ini terdaftar sebagai peserta JKN?
Kedua, berapa total iuran yang dibayarkan perusahaan pengguna TKA?
Ketiga, apakah terdapat temuan penggunaan identitas peserta secara ilegal oleh warga asing?
Keempat, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap wisatawan asing yang diduga mencoba memperoleh pelayanan BPJS tanpa hak?
Kelima, berapa banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban kepesertaan pekerja asing?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar pengelolaan JKN tidak hanya berorientasi pada perluasan kepesertaan, tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, BPJS Kesehatan harus tetap menjadi instrumen perlindungan sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia. Kepesertaan TKA yang memenuhi ketentuan merupakan konsekuensi pengaturan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan.
Negara harus tegas: hak masyarakat Indonesia atas pelayanan kesehatan wajib dilindungi, kewajiban iuran harus dipenuhi, dan setiap bentuk manipulasi maupun penyalahgunaan fasilitas JKN harus ditindak berdasarkan hukum.
Jangan sampai masyarakat yang menjadi peserta sah justru menanggung akibat dari lemahnya pengawasan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. (**)





