Oleh: Budi Mulyawan
Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation. (harian24news.id/Ist)
Jakarta, harian24news.id- Ambisi Jakarta untuk menjadi kota global dan berbudaya tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan gedung pencakar langit, transportasi modern, kawasan bisnis internasional, maupun infrastruktur perkotaan yang megah. Ada satu ukuran mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah masyarakat yang bekerja dan menghidupi kota ini sudah memperoleh kesejahteraan yang layak?
Pertanyaan tersebut kembali relevan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan.
Angka tersebut meningkat Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
Penetapan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 itu menjadi salah satu keputusan penting dalam kebijakan ketenagakerjaan Jakarta. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, persoalan sesungguhnya bukan sekadar berapa besar persentase kenaikan upah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pendapatan tersebut benar-benar mampu menopang kehidupan pekerja di tengah tingginya biaya hidup Jakarta?
Jakarta tidak boleh hanya bercita-cita menjadi kota global dari sisi investasi dan pembangunan fisik. Jakarta juga harus mampu menghadirkan standar kesejahteraan yang mencerminkan kemajuan peradaban kotanya.
UMP 2027: Kemajuan Kebijakan, tetapi Belum Menjawab Seluruh Persoalan
Kenaikan UMP Jakarta sebesar 7,1 persen patut ditempatkan sebagai perkembangan positif dalam kebijakan pengupahan.
Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2026 yang tercatat sebesar 6,17 persen. Hal ini memperlihatkan adanya peningkatan nominal perlindungan upah minimum bagi pekerja formal.
Kedua, penetapan dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur terkait. Mekanisme tersebut penting karena kebijakan pengupahan tidak semestinya hanya ditentukan berdasarkan pertimbangan politik pemerintah, melainkan juga memperhatikan kondisi ekonomi, kepentingan pekerja, dan kemampuan dunia usaha.
Ketiga, Gubernur Pramono Anung telah mengambil keputusan di tengah perbedaan kepentingan antara kelompok buruh dan pengusaha.
Tidak semua pihak akan merasa puas. Buruh menginginkan peningkatan pendapatan yang lebih besar, sementara pengusaha mempertimbangkan kemampuan perusahaan mempertahankan operasional dan lapangan pekerjaan.
Di sinilah tantangan pemerintah: memastikan kebijakan pengupahan tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja, tetapi juga tidak mengabaikan keberlanjutan kegiatan ekonomi.
Dengan demikian, kenaikan 7,1 persen merupakan langkah maju. Namun, kenaikan tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan kesejahteraan buruh Jakarta.
Jakarta Kota Global, Biaya Hidupnya Juga Harus Diperhitungkan
Persoalan terbesar pekerja Jakarta adalah ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup.
Berdasarkan simulasi Jaya Center Foundation menggunakan asumsi harga pasar Jakarta November 2026, kebutuhan hidup seorang pekerja lajang dapat digambarkan sebagai berikut:
Biaya tempat tinggal atau kos: Rp1,5 juta–Rp2 juta per bulan.
Biaya makan: Rp50.000 per hari untuk tiga kali makan, atau Rp4,5 juta per bulan.
Transportasi: sekitar Rp600.000 per bulan.
Pulsa, sabun, pakaian, dan kebutuhan lainnya: sekitar Rp500.000 per bulan.
Dari simulasi tersebut, kebutuhan pengeluaran mencapai sekitar Rp7,1 juta hingga Rp7,6 juta per bulan.
Sementara itu, UMP Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.136.941.
Artinya, terdapat potensi selisih kebutuhan hidup sekitar Rp963.059 hingga Rp1.463.059 setiap bulan.
Perlu ditegaskan bahwa perhitungan tersebut merupakan simulasi Jaya Center Foundation, bukan hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) resmi Dewan Pengupahan. Angka tersebut juga merupakan ilustrasi pengeluaran, bukan standar biaya hidup yang berlaku sama bagi seluruh pekerja.
Namun, simulasi ini memberikan gambaran tentang tekanan ekonomi yang mungkin dihadapi pekerja, terutama mereka yang harus membayar tempat tinggal secara mandiri di Jakarta.
Persoalannya semakin kompleks bagi pekerja yang telah berkeluarga, memiliki anak, menanggung biaya pendidikan, maupun membayar cicilan.
Dalam kondisi seperti ini, kenaikan upah tidak cukup dinilai dari besarnya nominal. Pemerintah harus melihat apakah peningkatan pendapatan benar-benar mampu memperbaiki daya beli dan kualitas kehidupan pekerja.
Kota global seharusnya tidak membuat pekerjanya terus-menerus berada dalam situasi defisit penghasilan.
Kepentingan Buruh dan Pengusaha Harus Berjalan Seimbang
Kebijakan UMP tidak bisa hanya dilihat dari perspektif pekerja. Keberlanjutan dunia usaha juga merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi Jakarta.
Bagi pekerja, upah merupakan sumber penghidupan. Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi dan operasional.
Keduanya memiliki kepentingan yang sah dan harus dipertemukan melalui kebijakan yang rasional.
Kenaikan upah sebesar 7,1 persen tentu membawa konsekuensi terhadap biaya perusahaan. Sebagai ilustrasi, perusahaan dengan 1.000 pekerja yang seluruhnya menerima kenaikan sebesar Rp407.065 akan menghadapi tambahan beban upah sekitar Rp407 juta setiap bulan, sebelum memperhitungkan komponen biaya ketenagakerjaan lainnya.
Karena itu, kemampuan perusahaan, produktivitas tenaga kerja, kondisi sektor usaha, dan perkembangan ekonomi perlu menjadi bagian dari pembahasan pengupahan.
Namun, pengusaha juga harus memahami bahwa daya saing Jakarta tidak dapat terus-menerus dibangun melalui strategi menekan biaya tenaga kerja.
Jika Jakarta ingin menarik investasi berkualitas, perusahaan harus mulai bergerak menuju model bisnis yang mengandalkan inovasi, teknologi, efisiensi, dan peningkatan produktivitas.
Investasi global seharusnya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan pekerja.
Di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah yang memiliki kemampuan keuangan berbeda memerlukan kebijakan pendampingan, peningkatan kapasitas, dan akses produktivitas agar dapat beradaptasi dengan perubahan standar pengupahan.
Kebijakan pemerintah tidak boleh menyamaratakan seluruh kondisi usaha, tetapi juga tidak boleh menjadikan keterbatasan perusahaan sebagai alasan untuk mengabaikan hak pekerja.
UMP Tidak Boleh Menjadi Batas Maksimum Penghasilan Pekerja
Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penerapan struktur dan skala upah di perusahaan.
UMP merupakan batas minimum pengupahan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib memperhatikan struktur dan skala upah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dalam praktiknya, masih terdapat persoalan pekerja yang telah memiliki pengalaman dan masa kerja bertahun-tahun, tetapi penghasilannya tidak mengalami peningkatan yang proporsional.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Jangan sampai UMP justru diperlakukan sebagai batas maksimum penghasilan, padahal semestinya menjadi perlindungan dasar bagi pekerja.
Peningkatan keterampilan, pengalaman, tanggung jawab, dan produktivitas harus tercermin dalam sistem pengupahan perusahaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat pengawasan ketenagakerjaan agar perusahaan menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten.
Program Pendamping Harus Menjadi Bagian dari Kebijakan Kesejahteraan
Salah satu aspek yang perlu diapresiasi dalam kebijakan Pemprov DKI Jakarta adalah keberlanjutan program pendamping kesejahteraan masyarakat.
Transportasi gratis bagi kelompok tertentu, termasuk pekerja yang memenuhi persyaratan, program pangan murah, serta bantuan pendidikan merupakan instrumen yang dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Program-program tersebut bukan pengganti kewajiban perusahaan membayar upah sesuai ketentuan. Namun, apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan, manfaatnya dapat memperkuat perlindungan sosial pekerja.
Dalam simulasi Jaya Center Foundation, manfaat penghematan transportasi diperkirakan mencapai Rp600.000 per bulan, bantuan pangan sekitar Rp500.000, dan manfaat pendidikan sekitar Rp300.000.
Jika seluruh manfaat tersebut dapat diterima oleh pekerja yang memenuhi persyaratan, nilai manfaat ekonomi yang diperoleh dapat mencapai Rp1,4 juta per bulan.
Dengan demikian, nilai UMP ditambah estimasi manfaat program pendamping dapat mencapai Rp7.536.941.
Angka tersebut bukan gaji tunai yang diterima pekerja, melainkan simulasi nilai ekonomi dari kombinasi upah dan manfaat program.
Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak salah memahami bahwa pekerja menerima seluruh nilai tersebut dalam bentuk uang.
Ke depan, Pemprov DKI perlu memastikan program pendamping benar-benar dapat diakses pekerja yang membutuhkan, memiliki anggaran berkelanjutan, dan dievaluasi berdasarkan manfaat nyata bagi penerimanya.
Jakarta Harus Belajar dari Kota-Kota Global
Jakarta ingin disejajarkan dengan Singapura, Tokyo, London, New York, dan kota-kota besar dunia lainnya.
Namun, perbandingan kota global tidak cukup dilakukan melalui gedung, investasi, teknologi, maupun besarnya aktivitas ekonomi.
Kesejahteraan pekerja juga harus menjadi indikator penting.
Setiap negara memiliki sistem pengupahan yang berbeda. Singapura, misalnya, tidak menerapkan satu upah minimum nasional universal seperti Indonesia, melainkan menggunakan pendekatan sektoral melalui Progressive Wage Model untuk kelompok pekerja tertentu.
Jepang, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia juga memiliki mekanisme pengupahan yang dipengaruhi oleh kebijakan nasional maupun wilayah.
Karena itu, membandingkan angka upah hanya berdasarkan konversi mata uang tidak sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan pekerja.
Biaya tempat tinggal, transportasi, pangan, pajak, jaminan sosial, dan daya beli harus ikut diperhitungkan.
Tetapi ada satu pelajaran penting yang dapat diambil: kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan realitas kehidupan masyarakat di wilayah tempat mereka bekerja.
Jakarta tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, sementara persoalan keterjangkauan tempat tinggal dan kebutuhan dasar pekerja tertinggal.
Kota global harus mampu menciptakan hubungan yang seimbang antara produktivitas ekonomi dan kesejahteraan manusia.
Empat Langkah Strategis Menuju Pengupahan yang Lebih Manusiawi
Jaya Center Foundation memandang terdapat empat agenda yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mempersiapkan kebijakan pengupahan Jakarta ke depan.
Pertama, memperkuat basis Kebutuhan Hidup Layak.
Dewan Pengupahan perlu memastikan survei KHL mencerminkan kondisi nyata masyarakat Jakarta. Komponen tempat tinggal, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya harus diperhitungkan berdasarkan data yang dapat diuji.
UMP tidak boleh hanya dipahami sebagai hasil perhitungan statistik, tetapi harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan hidup pekerja.
Kedua, memperkuat kebijakan pengupahan berdasarkan karakteristik sektor usaha.
Kondisi perusahaan teknologi, keuangan, industri, perdagangan, dan UMKM tidak selalu sama.
Pemerintah perlu mendorong perusahaan dengan kemampuan ekonomi lebih besar untuk meningkatkan standar kesejahteraan pekerjanya, sekaligus menyediakan program peningkatan kapasitas dan produktivitas bagi usaha kecil dan menengah.
Ketiga, menjamin keberlanjutan program pendamping pekerja.
Transportasi publik yang terjangkau, pangan murah, dan bantuan pendidikan harus menjadi bagian dari strategi kesejahteraan perkotaan.
Program tersebut perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, dan evaluasi berkala agar manfaatnya tidak berhenti sebagai kebijakan administratif.
Keempat, meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
Pekerja Jakarta harus mendapatkan akses pelatihan keterampilan digital, bahasa asing, teknologi, dan kompetensi teknis yang sesuai kebutuhan industri masa depan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memperkuat posisi pekerja dalam pasar tenaga kerja sekaligus membantu perusahaan meningkatkan daya saing.
Dengan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan upah dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Kota Global Harus Memuliakan Pekerjanya
Penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 merupakan langkah dalam perjalanan panjang membangun sistem pengupahan yang lebih baik.
Kenaikan 7,1 persen menunjukkan adanya peningkatan nominal perlindungan upah minimum. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada keberhasilan menetapkan angka.
Tantangan berikutnya adalah memastikan upah tersebut memiliki daya beli yang memadai, pengusaha mampu mempertahankan kegiatan usahanya, dan pekerja memperoleh perlindungan sosial yang dapat diandalkan.
Jakarta tidak boleh terjebak pada ambisi menjadi kota global yang hanya diukur dari tingginya investasi, megahnya infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.
Keberhasilan sebuah kota juga harus dilihat dari kemampuan masyarakatnya memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pekerjaan yang layak, mengakses pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan menikmati hasil pembangunan.
Kota global bukan kota yang menjadikan upah murah sebagai daya tarik investasi. Kota global adalah kota yang mampu membangun ekonomi produktif sekaligus menghargai martabat manusia.
UMP 2027 adalah langkah maju, tetapi perjalanan menuju kesejahteraan pekerja masih panjang.
Jakarta harus terus bergerak menuju sistem pengupahan yang lebih adil, produktif, dan manusiawi.
Sebab, ukuran sesungguhnya sebuah kota berbudaya bukan hanya bagaimana kota itu dibangun, melainkan bagaimana kota tersebut memperlakukan orang-orang yang setiap hari bekerja untuk menghidupkannya.
Jakarta yang global harus menjadi Jakarta yang manusiawi. Dan kesejahteraan pekerja harus menjadi bagian utama dari cita-cita tersebut. (**)





