Oleh: Ir Zulfikar Tanjung. (harian24news.id/Ist)
Sumut, harian24news.id-Ada alasan mengapa seorang sekretaris daerah sering disebut sebagai simpul penting dalam sebuah pemerintahan. Gubernur boleh memiliki gagasan besar dan visi pembangunan, tetapi visi itu membutuhkan mesin birokrasi yang mampu menerjemahkannya menjadi program, anggaran, koordinasi, dan akhirnya manfaat nyata bagi masyarakat.
Di Sumatera Utara, peran itulah yang mulai terlihat dari langkah Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor, yang baru dilantik Gubernur Bobby Nasution pada 14 Agustus 2026.
Belum lama menduduki posisi strategis sebagai pimpinan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Timur langsung memimpin rapat penjaringan desa dan kelurahan calon penerima Program Kampung Kreatif Sumut Berkah.
Program ini bukan program biasa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sekitar Rp5 miliar hingga Rp50 miliar bagi kawasan yang memenuhi kriteria.
Namun, yang lebih menarik bukan semata angka puluhan miliar rupiah itu. Ada kalimat Timur yang menggambarkan bagaimana ia menempatkan dirinya sebagai Sekda.
“Bagaimana kita membantu tugas Pak Gubernur mewujudkan impian Kampung Sumut Berkah ini terlaksana di Sumatera Utara.”
Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki makna penting dalam tata kelola pemerintahan.
Dari Impian Menjadi Kerja Birokrasi
Seorang gubernur membutuhkan jajaran yang bukan hanya memahami instruksi, melainkan mampu menangkap arah dan semangat kebijakan.
Di sinilah posisi Sekda menjadi sangat menentukan.
Sekda bukan sekadar pejabat administratif tertinggi. Ia adalah dirigen birokrasi yang memastikan gagasan kepala daerah tidak berhenti sebagai slogan atau tersangkut dalam rumitnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Bobby Nasution memiliki gagasan pembangunan yang bergerak dari bawah. Desa didorong menjadi pusat pertumbuhan, potensi lokal dikembangkan, dan kawasan tertinggal diberi kesempatan untuk naik kelas.
Gagasan tersebut kemudian harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang terukur.
Desa mana yang memiliki potensi? Bagaimana proses seleksinya? OPD mana yang harus terlibat? Bagaimana pembiayaan disiapkan? Siapa yang mengawasi pelaksanaannya?
Di titik inilah seorang Sekda menjadi penggerak.
Timur Tumanggor mendorong pemerintah kabupaten dan kota segera mengusulkan desa serta kelurahan potensial. Ia juga menegaskan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah bukan tanggung jawab satu perangkat daerah.
Ini adalah kerja bersama seluruh mesin pemerintahan.
Mendorong Desa Naik Kelas
Data menunjukkan tantangan pembangunan desa di Sumatera Utara masih besar. Dari 5.417 desa, masih terdapat ratusan desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
Karena itu, target yang disampaikan Timur menjadi penting: desa harus didorong untuk naik kelas, dari sangat tertinggal menjadi berkembang, bahkan menuju desa maju.
Di sinilah bantuan Rp5 miliar hingga Rp50 miliar harus dipahami bukan sekadar sebagai pembagian dana.
Dana itu dirancang sebagai instrumen transformasi kawasan.
Potensi ekonomi, pertanian, lingkungan, pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, hingga akses pasar menjadi bagian dari proses penilaian.
Artinya, pembangunan tidak hanya membangun satu proyek. Yang hendak diciptakan adalah ekosistem yang memungkinkan masyarakat desa tumbuh secara berkelanjutan.
Manfaat bagi Pemerintahan
Kesungguhan seorang Sekda mengawal visi gubernur memberikan dampak langsung terhadap jalannya pemerintahan.
Pertama, arah kerja seluruh OPD menjadi lebih jelas. Program prioritas gubernur tidak lagi dianggap sebagai urusan satu dinas.
Kedua, koordinasi lintas sektor dapat diperkuat. Pembangunan desa membutuhkan keterlibatan banyak bidang, mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
Ketiga, pelaksanaan program menjadi lebih terukur dan akuntabel. Desa calon penerima harus melalui pemerintah kabupaten dan kota, menyusun proposal, diverifikasi, hingga menjalani pemeriksaan lapangan.
Mekanisme ini penting agar bantuan besar benar-benar diberikan kepada kawasan yang siap dan memiliki perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari Visi ke Manfaat Rakyat
Bagi masyarakat, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya diukur dari perubahan nyata.
Apakah ekonomi bergerak? Apakah pelayanan dasar membaik? Apakah potensi desa mendapatkan akses pasar? Apakah masyarakat memperoleh peluang meningkatkan kesejahteraan?
Di sinilah kesungguhan birokrasi menjadi penentu
Visi seorang gubernur hanya memiliki arti ketika sampai ke desa-desa. Dan program hanya akan sampai kepada masyarakat apabila ada birokrasi yang bekerja menerjemahkan gagasan menjadi tindakan.
Dalam konteks inilah posisi Timur Tumanggor menjadi strategis: menjadi jembatan antara visi Bobby Nasution dan kemampuan teknokratis birokrasi Sumatera Utara.
Kesetiaan seorang pejabat kepada pemimpin, pada akhirnya, bukan sekadar persoalan ketundukan. Loyalitas terbaik adalah kesungguhan menerjemahkan amanat pembangunan menjadi hasil yang dapat dirasakan rakyat.
Ketika Timur Tumanggor mengatakan ingin membantu tugas Gubernur mewujudkan impian Kampung Sumut Berkah, pesan yang sesungguhnya muncul adalah bahwa mesin birokrasi harus bergerak.
Bobby boleh memiliki impian besar tentang desa-desa Sumatera Utara. Tetapi impian itu membutuhkan jajaran yang bersedia memacunya menjadi kenyataan.
Dari sebuah visi gubernur, melalui kerja seorang Sekda dan seluruh birokrasi, perjalanan menuju Kampung Kreatif Sumut Berkah kini mulai menemukan jalannya hingga ke desa-desa Sumatera Utara. (**)
(penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers).
