Binjai, harian24news.id-Sektor perekonomian merupakan urat nadi kemajuan daerah. Oleh karena itu, pemimpin Kota Binjai ke depan diharapkan tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengimplementasikan kebijakan yang memperkuat ekonomi lokal, memangkas rantai pasok, dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Binjai, Ferdy Yupa, menegaskan bahwa Kadin berkomitmen untuk tidak sekadar memberikan kritik membangun, tetapi juga hadir memberikan masukan serta solusi terbaik bagi pemerintah daerah.
Menurut Ferdy, ada tiga langkah strategis umum yang harus menjadi fokus utama demi mendongkrak ekonomi hilir di Kota Binjai:
1.) Penguatan Koperasi dan UMKM:
Mengembangkan wadah ekonomi berbasis kebersamaan untuk membantu permodalan dan pemasaran produk lokal.
2.) Pendataan Berkelanjutan:
Mendukung penuh program seperti Sensus Ekonomi agar arah kebijakan ekonomi berbasis data yang akurat serta tepat sasaran.
3.) Penyediaan Lapangan Kerja:
Membuka peluang usaha baru dan menekan angka pengangguran melalui pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar lokal.
Kawal Permendag Aturan Ruang 30% UMKM di Ritel Modern.
Secara khusus, Ferdy Yupa menyoroti pentingnya penegakan regulasi nasional di tingkat daerah. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Aturan tersebut mewajibkan toko swalayan atau peretail modern menyediakan ruang usaha atau ruang promosi bagi UMKM minimal 30% dari total luas area pusat perbelanjaan.
“Kewajiban ini sangat jelas diatur untuk mendukung produk dalam negeri dengan merek lokal. Pemerintah daerah harus memastikan peretail modern di Binjai mematuhi aturan ini,” ujar Ferdy.
Potensi putaran ekonomi di lapangan merdeka binjai dan solusi pendataan.
Selain ritel modern, Kadin Binjai juga menyoroti potensi besar ekonomi kerakyatan di sekitar Tanah Lapang Merdeka Binjai. Ferdy mengungkapkan bahwa perputaran uang dari sektor UMKM di kawasan tersebut sangat fantastis, mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta per hari.
Meski berdampak positif bagi ekonomi warga, Kadin mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan kontrol dan pendataan yang ketat. Jika dibiarkan tanpa penataan, kawasan yang dulunya rapi dan indah dipandang berisiko berubah menjadi lautan pedagang yang tidak tertib.
“Pemerintah harus sigap mendata pedagang yang sudah ada sejak sekarang. Ini belum terlambat. Jangan sampai kondisinya tidak terbendung lagi karena menjamurnya dagangan dagangan yang baru di satu lokasi tanpa zonasi yang jelas,” pungkas Ferdy. (**)
