Bali, harian24news.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan komitmennya mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai motor kemandirian ekonomi di desa. Arah kebijakan itu ditegaskan Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi dalam Rapat Koordinasi Regional Kopdes Merah Putih yang digelar di Kantor OJK pulau dewata Bali, Selasa (16/9/2025).
Bali menjadi provinsi pertama yang menggelar rakor regional, sebelum dilanjutkan ke lima daerah lain: Batam, Makassar, Banten, Pontianak, dan Ternate. Agenda ini diikuti Dinas Koperasi dan UKM dari NTB, NTT, Yogyakarta, hingga Papua Barat.
Zabadi menjelaskan, salah satu fokus percepatan Kopdes Merah Putih adalah pembiayaan. Pemerintah mendorong agar prosedur pembiayaan dipermudah, tidak hanya untuk modal kerja, tetapi juga investasi fisik. “Presiden Prabowo menekankan pembiayaan harus bisa menjangkau pembangunan gudang dan fasilitas penyimpanan. Ini penting karena lebih dari 80 persen Kopdes Merah Putih belum punya aset fisik,” jelasnya.
Menurut Zabadi, keberadaan gudang menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi barang subsidi dan kebutuhan pokok di desa berjalan lancar. “Presiden bahkan menegaskan ketersediaan gudang ukuran minimal 20×30 meter wajib segera diwujudkan,” tambahnya.
Target pemerintah tidak main-main. Hingga akhir tahun ini, lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih ditargetkan dapat beroperasi optimal. “Koperasi tidak hanya jadi distributor produk, tapi juga berperan sebagai agregator dan konsolidator ekonomi desa,” tegas Zabadi.
Di sisi lain, Pemprov Bali juga melaporkan capaian Kopdes Merah Putih di daerahnya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menyebut saat ini terdapat 716 Kopdes Merah Putih berbadan hukum. Meski begitu, tantangan masih ada, mulai dari keterbatasan modal, sarana prasarana, hingga tenaga pendamping.
Sebagai solusi, Satgas Provinsi Bali bersama Satgas kabupaten/kota menggelar pelatihan kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi. “Tiga angkatan pelatihan sudah terlaksana dengan melibatkan sekitar 90 pengurus. Beberapa kabupaten juga melaksanakan program serupa dengan dukungan anggaran daerah,” jelas Tri Arya.
Bali juga mulai mengintegrasikan koperasi desa dengan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES). Hingga saat ini, sekitar 75 persen Kopdes Merah Putih di Bali telah terdaftar aktif di sistem tersebut.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum akselerasi Kopdes Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang kuat, transparan, dan mandiri. (**)
